BIMTEK KEUANGAN

     1.Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
     2. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
     3. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
     4. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
     5. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
     6. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.
     7. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
     8. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya.
     9. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
    10. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12  Tahun  2019
    11. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
    12. Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
    13. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( pp No. 10 Tahun 2011
    14. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
    15. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
    16. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
    17. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.
    18. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
    19. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
    20. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
    21 Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
    22. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
    23. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
    24. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
    25. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.
    26. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
    27. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
    28. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019
    29. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
    30. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
    31. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019
    32. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
    33. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
    34. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
    35. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
    36. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual
    37. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
    38. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
    39. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial
    40. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah
    41. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
    42. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)
    43. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014
    44. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
    45. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
    46. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
    47. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
    48. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
    49. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
    50. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
    51. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
    52. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2019 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.
    53. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan  PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
    54. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
    55. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
    56. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
    57. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
    58. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
    59. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
    60. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
    61. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Continue

BIMTEK KEPEGAWAIAN

    Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.
 1.

     2. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara.

     3. Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru

     4. Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

     5. Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.

     6. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.

     7. Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

     8. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.

     9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

    10. Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

    11. Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.

    12. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.

    13. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.

    14. Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

    15. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah

    16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

    17. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.

    18. Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.

    19. Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.

    20. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS

    21. Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.

    22. Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (PNS).

    23. Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    24. Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019

    25. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.

    26. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.27. Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

    28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    29. Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

    30. Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.

    31. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

    32. Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.

    33. Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

    34. Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi Skpd didaerah.

    35. Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.

    36. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.

    37. Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.

    38. Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.

    39. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )

    40. Etika dan Disiplin PNS.

    41. Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian.

    42. Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda

    43. Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah

    44. Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

    45. Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

    46. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011

    47. Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014

    48. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional

    49. Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.

    50. Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (PNS).

    51. Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )

    52. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.

    53. Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

    54. Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP, Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Keterampilan Bagi PNS Dalam Menghadapi masa Pra dan Pasca Pensiun.

    55. Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.

    56. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

Continue

BIMTEK PERENCANAAN DAN PROGRAM

 1.Perecanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
   2. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD , RPJMD dan RKPD Daerah Sesuai                                 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan                         Pemerintah Daerah.
   3. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah         dan Pelayanan Perizinan
   4. Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD.
   5. Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan                 RAPBD Berbasis Kinerja
   6. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
   7. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA SKPD.
   8. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai                       PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan                         Pemerintah Daerah.
   9. Tata Cara Peningkatan Fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dilingkungan PTSP
   10. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam                        Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan              Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD.
   11. Tehnik Penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD )                      Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
   12. Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan                               Permendagri Nomor  22 Tahun 2018
   13. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )               Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
   14. Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran               Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan           Tahun 2018 Berdasarkan PMK No 49/PMK.02/2017, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018           Berdasarkan PMK No. 86/PMK.02/2017.
   15 Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
   16. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah,               Pembangunan dan Kemasyarakatan

Continue

BIMTEK DPRD DAN SETWAN

 
 1.Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan                        Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD
   2.Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
   3.Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses                    Akuntansi Keuangan DPRD
   4.Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan          Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah
   5.Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD
   6.Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
   7.Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara
   8.Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat         DPRD
   9.Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
  10.Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi,               Kota/Kabupaten
  11.Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019          Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  12.Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
  13.Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
  14.Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum                     Pemerintah Daerah dan DPRD.
  15.Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  16.Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program                    Legislasi Daerah
  17.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen                   Persidangan, Risalah/ Rapat
  18.Upaya-Upaya Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
  19.Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  20.Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum                    Pemerintah Daerah dan DPRD.
  21.Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan                Daerah Kabupaten/Kota
  22.Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti
  23.Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terkait LKPJ Kepala Daerah Berdasarkan PP No. 13             Tahun 2019 Tentang LKPJ
  24.Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti
  25.Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No.                12/2018
  26.Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti
  27.Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  28.Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja                    Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif
  29.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD                  Dalam Menunjang Kegiatan Dewan
  30.Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang          Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Continue

BIMTEK BARANG DAN ASET

 
1.Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

   2.Pedoman Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah

   3.Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 19 Tahun 2016

   4.Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).

   5.Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   6.Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

   7.Pedoman Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016

   8.Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah

   9.Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.

  10.Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

  11.Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah

  12.Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018

  13.Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset

  14.Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah

  15.Pedoman Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

  16.Pedoman Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah

  17.Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

  18.Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.

  19.Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

  20.Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD

  21.Pedoman Sensus Barang Milik Daerah

  22.Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

  23.Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif

  24.Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.

Continue

BIMTEK BARANG DAN JASA

 
1.Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan                        Pengadaan   Barang/Jasa
    2.Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut
    3.Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    4.Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70             Tahun 2012
    5.Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
    6.Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
    7.Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan                     Lembaga Pemerintah
    8.Hukum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    9.Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
   10.Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   11.Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender
   12.Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
   13.Metode penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   14.Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 )  dan            Inpress No. 1 Tahun 2015
   15.Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP
   16.Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
   17.Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   18.Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan                  Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
   19.Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres                No.70 Tahun 2012

Continue

BIMTEK PERPAJAKAN

 
 1.Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

   2.Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

   3.Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

   4.Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.

   5.Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.

   6.Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   7.Penyuluhan Pajak Daerah

   8Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.

   9.Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

  10.Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.

  11.Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.

  12.Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)

  13.Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

  14.Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

  15.Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah

  16.Pajak Berbasis Elektronik EBILLING

  17.Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD

  18.Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

  19.Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.

  20.Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Continue

BIMTEK KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

   1. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan

   2. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).

   

   3. Tata Kearsipan Pemerintah

   4. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital 

   5. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas                  Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014

   6. Pengelolaan Informasi Perputakaan 

   7. Penulisan Karya Ilmiah

   8. Pengelolaan Kearsipan di Daerah

   9. Pengenalan Perpustakaan 

  10. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009             dan Nomor 55 Tahun 2010

 11. Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA

 12. Penyusunan Bibliografi 

 13. Manajemen Perpustakaan

 14. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah

 15. Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan

 16. Teknis Pengelolaan Perpustakaaan Inpassing

 17. Korespondel dan Tata Naskah Dinas

 18. Penyuluh Minat dan Gemar Membaca

 19. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan

Continue

BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER

1

1.       Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)

22.      Tentang Tata Cara Pengelolaan Kehumasan Dan Protokoler Yang Baik Dan Handal

33.      Tata Cara Penulisan Jurnalistik Kehumasan

44.      Tata Cara Pembuatan Fotografi Jurnalistik Kehumasan

55.      Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

66.      Tata Cara Pembuatan Videografi Kehumasan

77.      Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah

88.      Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.

99.      Tata Cara Menjadi MC dan Public Speaking yang Baik dan Benar Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah

110.  Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

111.  Tata Cara Menjadi Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler yang Baik dan Benar

112.  Tata Cara Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima

113.  Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan Perusahaan

114.  Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah

Continue

BIMTEK PEKERJAAN UMUM

11.Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Tata Ruang Bagi Kabupaten/kota

22.Teknis Pembuatan Jalan dan Jembatan

33.Tata Cara Pengelolaan Air Sungai Sebagai Air Bersih

44.Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Tata Ruang Bagi Kabupaten/kota

25.Teknis Pembuatan Jalan dan Jembatan

36.Tata Cara Pengelolaan Air Sungai Sebagai Air Bersih

17.Mekanisme Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih

58.Tata Cara Pengelolaan Sampah Terpadu.

69.Tata Cara Penyusunan Dan Penilaian Amdal.

710.Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup.

811.Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Sesuai Kepmenpan No.47/Kep/M.Pan/8/2002.

912.Tata Cara Penyelesaian Lingkungan Hidup.

113.Dasar-Dasar Amdal.

114.Tata Cara Pengendalian Pencemaran Air.

Continue

BIMTEK KELURAHAN

1.   Dana Kelurahan Serta Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri No.130 Tahun 2018

2.   Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan

3.   Bimtek Diklat Dana Kelurahan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Anggaran Kegiatan Pembangunan Di Kelurahan

4.   Peningkatan Kompetensi Aparatur Kelurahan 2019

5.   Pengelolaan Dana Bagi Aparatur Kelurahan

6.   Pemberdayaan Aparatur Kelurahan

7.   Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Continue

BIMTEK BIDANG RUMAH SAKIT DAN BUMN BUMD

1. Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.

2. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”

3. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).

4. Optimalisasi Pengelolaan BUMN dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah.

5. Bimtek Penerapan Kode Etik dan Hukum Dalam Keperawatan Rumah Sakit

6. Bimtek Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit

7. Diklat Penghitungan Unit Cost Rumah Sakit

8. Bimtek Penyusunan Kontrak Kerjasama Antara Dokter Dan Rumah Sakit

9. Diklat Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit

10. Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Bidang Layanan Medis

11. Bimtek Perpajakan Rumah Sakit

12. Diklat Professional clinical hypnotherapy

13. Bimtek Quality Control dan Quality Assurance Rumah Sakit

14. Diklat Service Excellent Bagi Petugas Keamanan di Rumah Sakit

15. Bimtek Service Excellent Bagi Staf Medis dan Non Medis Rumah Sakit

16. Diklat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

17. Bimtek Strategi Pelayanan Keperawatan

18. Diklat Audit Keperawatan

19. Bimtek Audit Operasional Rumah Sakit

20. Diklat Basic HypnoBirthing for Midwives & Paramedics

21. Bimtek Building Corporate Culture Rumah Sakit

22. Diklat Business Plan Rumah Sakit

23. Bimtek K3 Rumah Sakit

24. Diklat Leadership for Doctor

25. Bimtek Manajemen Advokasi dan Perlindungan Malpraktik di Rumah Sakit

26. Diklat Manajemen DIKLAT Bagi Unit DIKLAT Rumah Sakit

27. Bimtek Manajemen Kehumasan Rumah Sakit

Continue

BIMTEK PENANGULANGAN BENCANA ALAM

1.      Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Serta Tata Cara Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana

2.      Jenis Bencana Dan Cara Penaggulangan Bencana Serta Penyelenggaraan Manajemen Logistik dll.

3.      Tata Cara Penanganan Penanggulangan Bencana Alam

4.      Manajemen Pencegahan dan  Penanggulangan Bencana

5.      Tata Cara Pemberian Hibah BANSOS

6.      Tata Cara Penyusunan LKKAP tentang Manajemen Pengelolaan Keuangan Terkait Bencana Alam

7.      Tata Cara Penyusunan LKKAP Tentang Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Bencana

8.      Manajemen Logistik Bencana Alam

Continue

GALLERY BIMTEK

Continue