1.Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.Pedoman Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah
3.Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 19 Tahun 2016
4.Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).
5.Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Pedoman Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016
8.Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah
9.Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.
10.Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
11.Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah
12.Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018
13.Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset
14.Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah
15.Pedoman Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
16.Pedoman Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah
17.Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.
18.Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.
19.Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
20.Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD
21.Pedoman Sensus Barang Milik Daerah
22.Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
23.Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
24.Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.
0 komentar:
Posting Komentar